Jakarta—Salah satu tugas Dinas Pendidikan dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan adalah fasilitasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, melakukan sosialisasi dan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk membantu sekolah menjalankan pembangunan dan rehabilitasi sekolah.

“Kita berpuluh kali melakukan sosialisasi,” kata Awangga Kusuma, Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Ia telah menjalani konsultasi dengan tim fasilitator Direktorat Sekolah Dasar terkait revisi dan kelengkapan dokumen yang perlu diunggah di aplikasi Revitaliasi. 

Sosialisasi dilakukan terhadap kepala sekolah dan masyarakat. Masyarakat, Angga melanjutkan, perlu dilibatkan karena skema swakelola mengharuskan masyarakat sekitar terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah. 

Dampaknya sangat positif. Relasi sekolah dan masyarakat terjalin erat karena semua mengetahui mekanisme revitalisasi. “Makanya karena di awal kita sosialisasi, hubungan harmonis antara kepala sekolah dengan masyarakat itu alhamdulillah bisa lancar,” ujar Angga. 

Rencananya, tahun depan, sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan secara luring. Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) dan Kejaksaan akan diundang untuk langsung memberikan sosialisasi program Revitalisasi. 

Kendala Biasa
Pada 2025, ada lima sekolah di Bangka Tengah yang mendapatkan program Revitalisasi dengan nilai mencapai Rp3 miliar. Kini pembangunan fisik sudah selesai. Sedang sentuhan akhir. “Mungkin di tanggal 24 Desember mereka akan selesaikan semua 100 persen,” jelas Angga.

Pemeringkatan (perangkingan) terhadap sekolah calon penerima program juga sudah dilakukan. Kini yang sedang diupayakan selesai adalah laporan keuangan. 

Angga mengaku tak banyak menemui kendala terkait manajemen swakelola. Ia mengaku daerahnya sudah terbiasa menerapkan swakelola dalam pembangunan sekolah. Namun kendala yang sempat dialami yaitu ketiadaan keramik ukuran 40x40 cm. 

“Ternyata di Bangka Tengah stok 40x40 tidak ada. Terus koordinasi dengan konsultan perencana dan pengawas,” kenang Angga. Akhirnya disepakati dilakukan perubahan Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Uangnya masih cukup. Keramik yang awalnya berukuran 40x40 menjadi 50x50. 

Bagi Angga, perubahan ukuran keramik bukan masalah besar. Itu hal biasa di kawasan kepulauan. Hanya saja saat itu keramik ukuran 40x40 tidak beredar karena sekolah lain juga memerlukannya secara bersamaan. Menurut pengawas yang telah melakukan survei ke sejumlah daerah, took, dan distributor, pasokan keramik 40x40 sedang tidak ada. “Kalau tidak ada bahan bangunan di Bangka Tengah, carinya di Jakarta atau Palembang,” ungkap Angga. Rata-rata barang-barang di Pulau Bangka kiriman dari luar pulau. “Pasir pasti banyak. Murah kalau pasir.”

Angga berharap program Revitalisasi Satuan Pendidikan terus berlanjut di tahun 2026. Bahkan kuota sekolahnya perlu ditambah. Ia pun berharap ada biaya manajemen yang dititipkan ke dinas pendidikan karena tahun ini Pemerintah Daerah mengalami defisit anggaran.* (Billy Antoro)